Jumat, 14 September 2018

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Oleh: M. Ramdhani

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 113/PMK.05/2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Perjalanan dinas dalam negeri (selanjutnya disebut Perjadin) telah diatur mengenai ruang lingkup, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.

Berikut rangkuman PMK tersebut yang difokuskan pada Perjadin Jabatan bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Definisi
Agar pemahaman terhadap beberapa istilah tidak berbeda, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut:
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjadin) adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain
3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjadin yang diatur dalam PMK ini Ada 2 (dua) jenis yaitu Perjadin jabatan dan Perjadin Pindah namun pada artikel ini difokuskan pada Perjadin Jabatan saja

Pelaksanaan Perjadin Jabatan
Perjadin Jabatan dilakukan dalam bertujuan untuk:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
3. Pengumandahan (Detasering)
4. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan
5. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
6. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
7. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
8. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
10. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas
11. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman

Perjadin Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana perjadin yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
1. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan
2. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja
3. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II
5. Pejabat lain yang didelegasikan oleh Pejabat Berwenang

Surat Tugas harus sedikitnya mencantumkan hal-hal berikut:
1. Pemberi tugas
2. Pelaksana tugas
3. Waktu pelaksanaan tugas
4. Tempat pelaksanaan tugas

Perjadin Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. Uang harian yang terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku
2. Biaya transport yang terdiri atas biaya dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
3. Biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya
4. Uang representasi yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas
5. Sewa kendaraan dalam Kota yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
6. Biaya menjemput/mengantar jenazah yang meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Ketentuan lain dalam Perjadin Jabatan:
1. Lamanya Perjadin Jabatan adalah sesuai dengan Surat Tugas yang telah diterbitkan.
2. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota
3. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas
4. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam tujuan Perjadin Jabatan point 5 sampai dengan huruf 11.

Perjadin Jabatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga
3. Efisiensi penggunaan belanja negara
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Perjadin Jabatan
Perjadin Jabatan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu Perjadin yang melewati batas kota dan Perjadin yang dilaksanakan didalam kota. Untuk Perjadin Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran Perjadin Jabatan adalah:
1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan
2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
3. Jika dibayarkan dengan mekanisme LS, Pembayaran biaya Perjadin Jabatan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan
4. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
d. Daftar Pengeluaran Riil
e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya

PENTING:
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan

Kamis, 13 September 2018

Calon Jamaah Haji Kalimantan Tengah Dan Istithaah Kesehatan

Oleh : Eman Prasetyo, SKM, M.Kes

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke 6 penyelengaraan embarkasi haji antara Palangkaraya dan setiap tahun jumlah jemah haji di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan; pada tahun 2013 tahun pertama embarkasi haji antara Palangkaraya  jumlah jemaah haji sebanyak 1.096 dan tahun 2018 ini sebanyak 1.617 dan kalau dibagi kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat 325 maka awalnya hanya 3 Kloter sekarang menjadi 5 Kloter.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah secara inter departemental dan Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang terkait dan bertanggungjawab dalam pembinaan serta pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia. Tanggung jawab pelayanan ini dilakukan sejak sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, diperjalanan pergi/pulang, selama di Arab Saudi dan hingga kembali ke Tanah Air. Pada kesempatan ini penulis membatasi tulisannya yaitu pada kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Pemerintah setiap tahun berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada jemaah haji dan pada akhirnya terbitlah peraturan yang baru yaitu Permenkes RI nomor 15 tahun 2016 tentang “Istithaah Kesehatan Jemaah Haji “ serta pada awal tahun 2017 sudah diterbitkan pula “ Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji untuk menuju Keluarga Sehat “ (Petunjuk Teknis Permenkes Nomor 15 tahun 2016).

Peraturan tersebut merupakan ikhtiar Kemeterian Kesehatan untuk menjelaskan makna Istithaah atau mampu dalam bingkai kesehatan yang selama ini menjadi dialektika perdebatan dalam hal seseorang yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima. “Dalam Al Quran Surat Ali Imron ayat 97 dijelaskan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu (istithaah) mengadakan perjalanan ke Baitullah” sehingga istithaah merupakan salah satu syarat yang penting untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Agar calon jemaah haji bisa mencapai taraf istithaah maka dalam Permenkes RI nomor 15 tahun 2016 tentang “Istithaah Kesehatan Jemaah Haji “ pada BAB II pasal 6 dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan pada jemaah haji dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
a. Tahap Pertama yaitu pemeriksaaan kesehatan pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi,
b. Tahap  Kedua yaitu pemeriksaan pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan,
c. Tahap Ketiga yaitu pemeriksaaan kesehatan pada saat di embarkasi haji menjelang keberangkatan. 

Tahap kedua berupa pemeriksaaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi calon jemaah haji untuk dinilai apakah istithaah atau tidak. Pada tahapan tersebut jemaah haji menjalani serangkain pemeriksaan kesehatan yang lengkap sehingga Tim Kesehatan akan mendapatkan 4 kategori kesimpulan yaitu:
a. Memenuhi syarat istithaaah kesehatan haji,
b. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan,
c. Tidak memenuhi syarat isthithaah kesehatan haji untuk sementara dan
d. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Pada tahun 2018, kementerian agama RI mendukung penuh kebijakan kementerian kesehatan dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 4001 tahun 2018 tentang “Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri tahun 1439 H/2018 M pada point B.4 dijelaskan bahwa Penentuan status istithaah kesehatan jemaah haji merupakan kewenangan Tim Kesehatan Haji Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada jemaah yang bersangkutan dengan dituangkan dalamBerita Acara Penetapan Istithaah kesehatan Jemaah Haji. Pada point B.5 dijelaskan juga bagi jemaah yang mendapatkan status tidak istithaah kesehatan jemaah haji maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH. Pada pemeriksaan tahap kedua di Kabupaten/Kota ada beberapa kriteria jemaah haji dinyatakan tidak istithaah salah satunya yaitu tidak memiliki ICV, hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu, serta menderita penyakit menular khususnya TB (Tubercolosis). Khusus untuk penyakit TB, berdasarkan data KKP Palangkaraya tahun 2017 menyebutkan ada 12 jemaah haji yang tiba di embarkasi haji antara Palngkaraya dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksan laboratorium sputum BTA dan alhamdulillah semua negatif. Maksud dari hal tersebut adalah agar petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk lebih berhati hati dalam penentuan Istithaah pada jemaah haji yang mengidap penyakit menular TB serta Wanita Usia Subur (WUS) khususnya pada pemeriksaaan kehamilan.

Setelah pemeriksaan Tahap kedua selesai masih ada lagi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan jemaah haji pada saat mau berangkat yaitu pemeriksaan tahap ke 3 yang dialkukan pada embarkasi haji (asrama haji) yang mementukan status laik dan tidak laik terbang yang dikomandoi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya.  Berdasarkan data di embarkasi haji antara Palangkaraya tahun  2016 menyebutkan jemaah haji kategori kesehatan yang resiko tinggi sebanyak 71,5% dan pada tahun 2017 naik menjadi 74,92%. Hal ini berarti jumlah jemaah haji Kalimantan Tengah banyak yang resiko tinggi kesehatan dibandingkan yang sehat serta pada tahun 2016 ada 1 jamaah yang gagal berangkat. Sedangkan data jenis penyakit yang diderita jemaah risti jemaah haji Kalteng tahun 2017 paling banyak yaitu Hypercolesterol (37%), Hipertensi (33,8%) dan Diabetes Melitus non Insulin (9,8%). Di lihat dari sisi usia maka jumlah jamaah haji yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 50,2% sedangkan 49,8% usia dibawah 50 tahun dan jika dilihat dari jenis kelamin maka sebagain besar yaitu 56,31 % perempuan dan sisanya 43,69 % laki - laki. Dari ketiga data tersebut dapat ditarik garis merah bahwa jemaah haji Kalteng sebagian besar berusia lanjut berjenis kelamin perempuan serta banyak yang mengidap penyakit tidak menular.

Perlu diketahui bahwa Jemaah Haji Kalteng diperkirakan akan berangkat sekitar bulan Juli 2018 untuk itu bagi jemaah haji yang sudah dtetapkan oleh Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota istithaah/mamapu diharapkan tetap menjaga kesehatan disisa waktu yang ada ini. Tetap banyak berdoa kehadirat Allah SWT agar dipermudah jalannya untuk melaksanakan rukun islam yang ke 5 yang sudah ditunggu tunggu 10 sampai 15 tahunan. Aamiin Ya Robbal Aalamiin

Jumat, 17 Maret 2017

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau
Oleh Yexi Lusie Suardie


Indonesia merupakan Negara urutan ke 5 di Asia paling beresiko HIV-AIDS, sehingga tidak bisa dihindari lagi untuk menerapkan kesepakatan tingkat internasional yang diikuti kebijakan nasional. Tes HIV merupakan “pintu masuk” yang terpenting pada layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan. Tes HIV akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan pencegahan termasuk pencegahan penularan dan merupakan komponen penting untuk intervensi pengobatan ARV sebagai salah satu upaya pencegahan seperti pengobatan dini sehingga peningkatan cakupan tes HIV pada pasangan sangat diperlukan. Perluasan jangkauan layanan test HIV akan membiasakan tes HIV dan mengurangi stigma serta diskriminasi terkait status HIV dan tes HIV. Layanan VCT HIV dapat diberikan di berbagai tatanan komunitas dengan cara menjangkau klien atau menyelenggarakan layanan ke tempat mereka berada (bergerak / mobile). Prinsip tes HIV adalah sukarela dan terjaga kerahasiannya. Testing dimaksud untuk menegakan diagnosis. Testing yang digunakan adalah testing serologis untuk mendeteksi antibody HIV dalam serum atau plasma. Spesimen adalah darah klien yang diambil secara intravena, plasma atau serumnya. Penggunaan metode testing cepat (rapid testing) memungkinkan untuk mendapatkan hasil testing pada hari yang sama.

Cara paling efisien untuk menurunkan penyebaran HIV pada semua populasi adalah mencari populasi target yang berisiko tinggi terinfeksi HIV. Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 Februari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, merubah nama KKP salah satunya KKP Pulang Pisau menjadi KKP Palangka Raya. KKP Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pencegahan dan Pegendalian Penyakit (P2P) mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Pencegahan masuk atau keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah, kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan di wilayah pelabuhan. Sebagai salah satu ujung tombak Ditjen P2P, KKP wajib melaksanakan berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pelabuhan Pulang Pisau merupakan salah satu wilayah kerja dari KKP Palangka Raya yang memiliki frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal sepanjang tahun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau yaitu melalui surveilans epidemiologi dengan melakukan tes HIV bagi ABK Kapal yang sandar pada Pelabuhan Pulang Pisau. Tes HIV ini dilakukan untuk mendeteksi dini dan memonitoring perkembangan penyakit menular HIV pada wilayah Kerja Pelabuhan Pulang Pisau.

Kegiatan tes HIV di Pelabuhan Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau pada alat angkut kapal yang sandar di pelabuhan Pulang Pisau. Alat angkut Kapal Motor yang diperiksa memiliki 15 orang ABK yang terdiri atas 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari seluruh ABK hanya ada 12 orang ABK yang bersedia untuk di ambil sampel darah dan dilakukan pemeriksaan HIV yang terdiri atas 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan status perkawinan 5 orang sudah menikah dan 7 orang belum menikah. Latar belakang pendidikan 5 orang SMP, 6 orang SMA dan 1 orang SMK Pelayaran. Riwayat tes HIV ada 2 orang pernah melakukan dengan hasil negatif dan 10 orang lainnya belum pernah melakukan pemeriksaan dan seluruhnya saat ini dalam kondisi sehat. Hasil pemeriksaan HIV sampel darah 12 orang ABK adalah negatif HIV.







Kamis, 09 Maret 2017

Pentingnya Pemetaan di Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan

Pentingnya Pemetaan di Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan
Oleh Elvan Virgo Hoesea, SKM

Pendahuluan
Salah satu  kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan yang dilakukan oleh KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah kegiatan pemantauan baik itu untuk pengendalian vektor maupun sanitasi lingkungan yang dapat dilakukan dengan membuat pemetaan . Kegiatan pemetaan sangat perlu dilakukan sebagai dasar untuk kita melakukan kegiatan yang meliputi lokasi kegiatan dan  jenis pemetaan agar kegiatan kita berfokus pada hasil pemetaan yang kita buat.

Tujuan
Adapun tujuan dari pemetaan adalah :
1.    Pemetaan dibuat untuk  membagi daerah pengawasan.
2.    Membantu  dan mempermudah kegiatan pengawasan .
3.    Mempermudah kegiatan pengendalian vektor.

Jenis – Jenis Pemetaan

Adapun jenis pemetaan berdasarkan kegiatan di Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan  adalah :
1.    Pemetaan jumlah rumah dan bangunan di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
2.    Pemetaan tempat perindukan nyamuk di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
3.    Pemetaan Tempat Pengolahan Makanan di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
4.    Pemetaan Sanitasi Tempat – Tempat Umum
5.    Pemetaan sarana sanitasi di rumah tangga
6.    Pemetaan titik kran air untuk pengawasan air bersih

Hasil Pemetaan
1.    Jumlah rumah dan bangunan yang berada di perimeter dan buffer area wilayah kerja KKP
2.    Tempat perindukan nyamuk  yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berupa genangan air biasa, kolam, pot tanaman air, tempat minum hewan, ember, bak mandi, drum air maupun kemasan yang dapat menampung air
3.    Jumlah Tempat Pengolah Makanan, pada kegiatan ini akan dilakukan pemetaan terhadap lokasi dan jenis tempat pengolahan makanan yang berada di buffer dan perimeter area, jumlah karyawan, status kesehatan karyawan, sarana sanitasi.
4.    Jumlah sarana tempat umum baik itu sanitasi maupun jumlah kontainer dan bak air dan tempat lain yang memungkinkan menjadi tempat perindukan nyamuk maupun vector yang berada di buffer dan perimeter area.
5.    Keadaan sanitasi rumah tangga, Jumlah kontainer dan bak penampung air rumah tanga di area buffer dan perimeter wilayah kerja KKP baik di pelabuhan laut dan bandara.
6.    Jumlah dan lokasi untuk pengambilan sampel air di area buffer dan perimeter wilayah kerja KKP baik di pelabuhan laut dan bandara.

Mengingat pentingnya dilakukan pemetaan sebelum pelaksanaan kegiatan  agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan rencana kerja, untuk itu diharapkan semua penanggung jawab kegiatan agar membuat pemetaan kegiatan sebelum awal tahun kegiatan  dimulai.

Rabu, 08 Maret 2017

Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Oleh Elvan Virgo Hoesea, SKM

Dasar
  1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348 Tahun 2011 jo Permenkes No. 356 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah melalui surveilans epidemiologi dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/ bandara di wilayah lintas batas.
  3. Malaria merupakan penyakit potensial wabah yang re-emerging disease.

Tujuan   
  1. Meningkatkan penemuan kasus malaria secara dini bagi penduduk migrasi
  2. Mencegah terjadinya penularan malaria terutama yang berasal dari kasus import
  3. Memberikan pengobatan kepada penderita sesuai standar
  4. Meningkatkan kerjasama baik lintas sektor dan program terkait termasuk masyarakat
  5. Memantau pola musiman migrasi penduduk di wilayah resertif.
Pelaksanaan 
  1. Penemuan kasus malaria di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas dilakukan melalui pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah cepat (Rapid Diagnostic Test)/ RDT bagi calon penumpang, crew dan masyarakat pelabuhan yang datang ke klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan secara :
    - Aktif oleh KKP dalam kondisi tertentu (situasi khusus) dengan cara mengunjungi kelompok masyarakat yang bermigrasi dan atau sedang dalam perjalanan seperti mudik Lebaran, Natal, Tahun Baru, pekerja musiman dan situasi khusus seperti migrasi kelompok TNI/POLRI dan kelompok lain yang datang dari daerah Non Endemis dan daerah endemis malaria.
    - Pasif dengan penemuan penderita malaria dengan cara menunggu masyarakat yang datang memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik yang berada di sekitar wilayah kerja KKP, dan khusus di wilayah kerja KKP dan bandara penemuan kasus malaria secara pasif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan KKP dan bandara dengan cara menunggu calon penumpang atau pelaku perjalanan kapal atau pesawat udara termasuk kru kapal atau pesawat yang datang dari daerah endemis malaria.
  2. Langkah-langkah pelaksanaan, dengan wawancara calon penumpang yang datang dengan gejala demam, menggigil, berkeringat atau sakit kepala, dengan menggali informasi :
    - Identitas/ nomor kontak
    - Riwayat perjalanan (daerah endemis malaria)
    - Riwayat penularan
    - Riwayat penyakit malaria
    - Tujuan perjalanan dan pertanyaan yang dapat ditanyakan seperti asal kedatangan, apakah pernah mengalami demam yang sama, gambaran tempat yang sebelumnya dikunjungi, kegiatan yang akan dilakukan ditempat yang dituju, apakah ada orang dengan keluhan yang sama di tempat terakhir yang dikunjungi,
  3. Langkah- langkah pengamatan visual di pelabuhan dan bandara :
    - Melakukan pengamatan terhadap pelaku perjalanan yang terlihat tidak sehat
    - Lakukan wawancara tentang keluhan sakit dan anamnese asal datang dan tujuan berangkat.
    - Diperiksa di pelayanan kesehatan KKP di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas
    - Bila menunjukkan gejala suspek malaria, maka diambil dan diperiksa sediaan darahnya dan mengisi formulir kartu penderita yang berisi riwayat perjalanan    ( dari mana dan akan menuju kemana).
    - Kalau ditemukan kasus positif segera obati sesuai pedoman nasional tatalaksana malaria.
    - Bagi anak buah kapal, kru pesawat dan pelaku perjalanan yang menderita malaria dan harus segera melakukan perjalanan diberikan Kartu Pindah Follow Up Penderita Malaria Lintas Batas atau sejenis Kartu Rujukan ke KKP daerah tujuan agar yang bersangkutan mendapat perhatian dan pemantauan yang berhubungan dengan penyakitnya dari petugas KKP atau petugas kesehatan di daerah tujuan.
  4. Penegakan diagnosis
    Penegakan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dengan mikroskopis maupun dengan uji reaksi cepat (Rapid Diagnostic Test)/ RDT untuk mendeteksi Plasmodium Falcifarum, Plasmodium Vivax, Plasmodium Ovale, Plasmodium Malariae dan hasil dapat diketahui 10 – 15 menit kemudian.
  5. Pengobatan
    Obat Anti Malaria (OAM) yang saat ini dalam program pengendalian malaria adalah Artemisin-based Combinaion Therapy (ACT) yaitu kombinasi Dihydroartemisin-Piperakuin dalam bentuk fixed-dose combination yang diberikan selama 3 hari ditambah dengan Primakuin, jika terjadi malaria berat dilakukan rujukan.
    Apabila diketahui tempat terjadinya penularan malaria adalah di wilayah kerja KKP, maka ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan untuk mengamati keberadaan dan situasi tempat perkembangbiakan nyamuk penular malaria (vektor malaria), melakukan pencidukan jentik nyamuk Anopheles sp dan apabila memungkinkan melakukan penangkapan nyamuk Anopheles sp, selain itu melakukan pengamatan perilaku berisiko untuk terjadinya penularan malaria bagi penduduk sekitar wilayah tersebut.