Jumat, 17 Maret 2017

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau
Oleh Yexi Lusie Suardie


Indonesia merupakan Negara urutan ke 5 di Asia paling beresiko HIV-AIDS, sehingga tidak bisa dihindari lagi untuk menerapkan kesepakatan tingkat internasional yang diikuti kebijakan nasional. Tes HIV merupakan “pintu masuk” yang terpenting pada layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan. Tes HIV akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan pencegahan termasuk pencegahan penularan dan merupakan komponen penting untuk intervensi pengobatan ARV sebagai salah satu upaya pencegahan seperti pengobatan dini sehingga peningkatan cakupan tes HIV pada pasangan sangat diperlukan. Perluasan jangkauan layanan test HIV akan membiasakan tes HIV dan mengurangi stigma serta diskriminasi terkait status HIV dan tes HIV. Layanan VCT HIV dapat diberikan di berbagai tatanan komunitas dengan cara menjangkau klien atau menyelenggarakan layanan ke tempat mereka berada (bergerak / mobile). Prinsip tes HIV adalah sukarela dan terjaga kerahasiannya. Testing dimaksud untuk menegakan diagnosis. Testing yang digunakan adalah testing serologis untuk mendeteksi antibody HIV dalam serum atau plasma. Spesimen adalah darah klien yang diambil secara intravena, plasma atau serumnya. Penggunaan metode testing cepat (rapid testing) memungkinkan untuk mendapatkan hasil testing pada hari yang sama.

Cara paling efisien untuk menurunkan penyebaran HIV pada semua populasi adalah mencari populasi target yang berisiko tinggi terinfeksi HIV. Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 Februari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, merubah nama KKP salah satunya KKP Pulang Pisau menjadi KKP Palangka Raya. KKP Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pencegahan dan Pegendalian Penyakit (P2P) mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Pencegahan masuk atau keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah, kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan di wilayah pelabuhan. Sebagai salah satu ujung tombak Ditjen P2P, KKP wajib melaksanakan berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pelabuhan Pulang Pisau merupakan salah satu wilayah kerja dari KKP Palangka Raya yang memiliki frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal sepanjang tahun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS di Pelabuhan Pulang Pisau yaitu melalui surveilans epidemiologi dengan melakukan tes HIV bagi ABK Kapal yang sandar pada Pelabuhan Pulang Pisau. Tes HIV ini dilakukan untuk mendeteksi dini dan memonitoring perkembangan penyakit menular HIV pada wilayah Kerja Pelabuhan Pulang Pisau.

Kegiatan tes HIV di Pelabuhan Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau pada alat angkut kapal yang sandar di pelabuhan Pulang Pisau. Alat angkut Kapal Motor yang diperiksa memiliki 15 orang ABK yang terdiri atas 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari seluruh ABK hanya ada 12 orang ABK yang bersedia untuk di ambil sampel darah dan dilakukan pemeriksaan HIV yang terdiri atas 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan status perkawinan 5 orang sudah menikah dan 7 orang belum menikah. Latar belakang pendidikan 5 orang SMP, 6 orang SMA dan 1 orang SMK Pelayaran. Riwayat tes HIV ada 2 orang pernah melakukan dengan hasil negatif dan 10 orang lainnya belum pernah melakukan pemeriksaan dan seluruhnya saat ini dalam kondisi sehat. Hasil pemeriksaan HIV sampel darah 12 orang ABK adalah negatif HIV.







Kamis, 09 Maret 2017

Pentingnya Pemetaan di Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan

Pentingnya Pemetaan di Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan
Oleh Elvan Virgo Hoesea, SKM

Pendahuluan
Salah satu  kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan yang dilakukan oleh KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah kegiatan pemantauan baik itu untuk pengendalian vektor maupun sanitasi lingkungan yang dapat dilakukan dengan membuat pemetaan . Kegiatan pemetaan sangat perlu dilakukan sebagai dasar untuk kita melakukan kegiatan yang meliputi lokasi kegiatan dan  jenis pemetaan agar kegiatan kita berfokus pada hasil pemetaan yang kita buat.

Tujuan
Adapun tujuan dari pemetaan adalah :
1.    Pemetaan dibuat untuk  membagi daerah pengawasan.
2.    Membantu  dan mempermudah kegiatan pengawasan .
3.    Mempermudah kegiatan pengendalian vektor.

Jenis – Jenis Pemetaan

Adapun jenis pemetaan berdasarkan kegiatan di Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan  adalah :
1.    Pemetaan jumlah rumah dan bangunan di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
2.    Pemetaan tempat perindukan nyamuk di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
3.    Pemetaan Tempat Pengolahan Makanan di perimeter  dan buffer area wilayah kerja KKP
4.    Pemetaan Sanitasi Tempat – Tempat Umum
5.    Pemetaan sarana sanitasi di rumah tangga
6.    Pemetaan titik kran air untuk pengawasan air bersih

Hasil Pemetaan
1.    Jumlah rumah dan bangunan yang berada di perimeter dan buffer area wilayah kerja KKP
2.    Tempat perindukan nyamuk  yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berupa genangan air biasa, kolam, pot tanaman air, tempat minum hewan, ember, bak mandi, drum air maupun kemasan yang dapat menampung air
3.    Jumlah Tempat Pengolah Makanan, pada kegiatan ini akan dilakukan pemetaan terhadap lokasi dan jenis tempat pengolahan makanan yang berada di buffer dan perimeter area, jumlah karyawan, status kesehatan karyawan, sarana sanitasi.
4.    Jumlah sarana tempat umum baik itu sanitasi maupun jumlah kontainer dan bak air dan tempat lain yang memungkinkan menjadi tempat perindukan nyamuk maupun vector yang berada di buffer dan perimeter area.
5.    Keadaan sanitasi rumah tangga, Jumlah kontainer dan bak penampung air rumah tanga di area buffer dan perimeter wilayah kerja KKP baik di pelabuhan laut dan bandara.
6.    Jumlah dan lokasi untuk pengambilan sampel air di area buffer dan perimeter wilayah kerja KKP baik di pelabuhan laut dan bandara.

Mengingat pentingnya dilakukan pemetaan sebelum pelaksanaan kegiatan  agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan rencana kerja, untuk itu diharapkan semua penanggung jawab kegiatan agar membuat pemetaan kegiatan sebelum awal tahun kegiatan  dimulai.

Rabu, 08 Maret 2017

Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Oleh Elvan Virgo Hoesea, SKM

Dasar
  1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348 Tahun 2011 jo Permenkes No. 356 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah melalui surveilans epidemiologi dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/ bandara di wilayah lintas batas.
  3. Malaria merupakan penyakit potensial wabah yang re-emerging disease.

Tujuan   
  1. Meningkatkan penemuan kasus malaria secara dini bagi penduduk migrasi
  2. Mencegah terjadinya penularan malaria terutama yang berasal dari kasus import
  3. Memberikan pengobatan kepada penderita sesuai standar
  4. Meningkatkan kerjasama baik lintas sektor dan program terkait termasuk masyarakat
  5. Memantau pola musiman migrasi penduduk di wilayah resertif.
Pelaksanaan 
  1. Penemuan kasus malaria di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas dilakukan melalui pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah cepat (Rapid Diagnostic Test)/ RDT bagi calon penumpang, crew dan masyarakat pelabuhan yang datang ke klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan secara :
    - Aktif oleh KKP dalam kondisi tertentu (situasi khusus) dengan cara mengunjungi kelompok masyarakat yang bermigrasi dan atau sedang dalam perjalanan seperti mudik Lebaran, Natal, Tahun Baru, pekerja musiman dan situasi khusus seperti migrasi kelompok TNI/POLRI dan kelompok lain yang datang dari daerah Non Endemis dan daerah endemis malaria.
    - Pasif dengan penemuan penderita malaria dengan cara menunggu masyarakat yang datang memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik yang berada di sekitar wilayah kerja KKP, dan khusus di wilayah kerja KKP dan bandara penemuan kasus malaria secara pasif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan KKP dan bandara dengan cara menunggu calon penumpang atau pelaku perjalanan kapal atau pesawat udara termasuk kru kapal atau pesawat yang datang dari daerah endemis malaria.
  2. Langkah-langkah pelaksanaan, dengan wawancara calon penumpang yang datang dengan gejala demam, menggigil, berkeringat atau sakit kepala, dengan menggali informasi :
    - Identitas/ nomor kontak
    - Riwayat perjalanan (daerah endemis malaria)
    - Riwayat penularan
    - Riwayat penyakit malaria
    - Tujuan perjalanan dan pertanyaan yang dapat ditanyakan seperti asal kedatangan, apakah pernah mengalami demam yang sama, gambaran tempat yang sebelumnya dikunjungi, kegiatan yang akan dilakukan ditempat yang dituju, apakah ada orang dengan keluhan yang sama di tempat terakhir yang dikunjungi,
  3. Langkah- langkah pengamatan visual di pelabuhan dan bandara :
    - Melakukan pengamatan terhadap pelaku perjalanan yang terlihat tidak sehat
    - Lakukan wawancara tentang keluhan sakit dan anamnese asal datang dan tujuan berangkat.
    - Diperiksa di pelayanan kesehatan KKP di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas
    - Bila menunjukkan gejala suspek malaria, maka diambil dan diperiksa sediaan darahnya dan mengisi formulir kartu penderita yang berisi riwayat perjalanan    ( dari mana dan akan menuju kemana).
    - Kalau ditemukan kasus positif segera obati sesuai pedoman nasional tatalaksana malaria.
    - Bagi anak buah kapal, kru pesawat dan pelaku perjalanan yang menderita malaria dan harus segera melakukan perjalanan diberikan Kartu Pindah Follow Up Penderita Malaria Lintas Batas atau sejenis Kartu Rujukan ke KKP daerah tujuan agar yang bersangkutan mendapat perhatian dan pemantauan yang berhubungan dengan penyakitnya dari petugas KKP atau petugas kesehatan di daerah tujuan.
  4. Penegakan diagnosis
    Penegakan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dengan mikroskopis maupun dengan uji reaksi cepat (Rapid Diagnostic Test)/ RDT untuk mendeteksi Plasmodium Falcifarum, Plasmodium Vivax, Plasmodium Ovale, Plasmodium Malariae dan hasil dapat diketahui 10 – 15 menit kemudian.
  5. Pengobatan
    Obat Anti Malaria (OAM) yang saat ini dalam program pengendalian malaria adalah Artemisin-based Combinaion Therapy (ACT) yaitu kombinasi Dihydroartemisin-Piperakuin dalam bentuk fixed-dose combination yang diberikan selama 3 hari ditambah dengan Primakuin, jika terjadi malaria berat dilakukan rujukan.
    Apabila diketahui tempat terjadinya penularan malaria adalah di wilayah kerja KKP, maka ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan untuk mengamati keberadaan dan situasi tempat perkembangbiakan nyamuk penular malaria (vektor malaria), melakukan pencidukan jentik nyamuk Anopheles sp dan apabila memungkinkan melakukan penangkapan nyamuk Anopheles sp, selain itu melakukan pengamatan perilaku berisiko untuk terjadinya penularan malaria bagi penduduk sekitar wilayah tersebut.


Senin, 27 Februari 2017

In House Training Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan

IN HOUSE TRAINING
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN PELABUHAN
Oleh : Eman Prasetyo


Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

KKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut telah dibuatkan suatu sistem yang terintegrasi berupa aplikasi berbasis web untuk meningkatkan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan. Aplikasi tersebut bernama Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan (SIMKESPEL). Aplikasi tersebut memuat seluruh pelayanan yang diberikan KKP baik pelayanan ketatausahaan, pelayanan kekarantinaan, pelayanan pengendalian resiko lingkungan serta pelayanan kesehatan lintas wilayah. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal bulan September Tahun 2015 dijelaskan bahwa KKP diharuskan melakukan penerbitan dokumen kekarantinaan secara online melalui aplikasi SIMKESPEL.

KKP Palangkaraya pada tahun 2016 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penerbitan dokumen secara online dengan sumber daya yang ada. Disamping itu semua petugas KKP juga sudah dibekali pelatihan oleh petugas yang pernah dilatih SIMKESPEL di Jakarta.  Setelah sekitar 1 tahun berjalan maka perlu adanya evalusi pelaksanaan SIMKESPEL di KKP Palangkaraya sehingga diperluakan pelatihan lagi untuk melakukan diskusi tentang aplikasi yang sudah berjalan selama ini dengan menghadirkan pembicara dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan.

Pada in house training (IHT) SIMKESPEL tahun 2017 ini yang menjadi narasumber adalah dari Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kemenkes RI Jakarta yaitu Bapak Budi Hardiansyah, SKM, M. Epid dan Bapak Rangga Tristezea, SKM. Kegiatan tersebut berupa pemaparan materi, praktek aplikasi serta diskusi tentang pelaksanaan aplikasi SIMKESPEL yang sudah dijalankan oleh KKP Palangkaraya. Semoga dengan pelaksanaan IHT ini pengetahuan dan skill petugas KKP Palangkaraya meningkat serta komitmen bersama untuk pelaksanaan aplikasi SIMKESPEL bertambah luas jangkaunnya bukan hanya di KKP Induk tetapi merambah ke Wilayah kerja yang tersebar.

Tampilan aplikasi SIMKESPEL

Pembukaan oleh Kepala KKP Palangkaraya

Penyampaian materi oleh Bapak Budi Hardiansyah

Penyampaian materi oleh Bapak Rangga Tristeza

Foto Bersama

Selasa, 10 Januari 2017

Prinsip Penilaian Pengangkutan Penumpang Sakit dengan menggunakan Pesawat Terbang

Prinsip Penilaian Pengangkutan Penumpang Sakit dengan menggunakan Pesawat Terbang
Oleh: Yexi Lusie Suardie, A.Md.Kep

Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara yang dari segi kecepatan, keamanan serta kemudahan memiliki kelebihan dibandingkan jenis pengangkutan lainnya. Antusias penggunaan alat transportasi udara juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah orang sakit yang menggunakan jasa pesawat terbang.

Perusahaan penerbangan akan menentukan apakah penumpang sakit dapat diangkut dengan pesawat terbang atau tidak. Penilaian status penumpang akan dilakukan oleh bagian kesehatan atau oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Prinsip penilaian didasarkan atas pertimbangan fisiologis dan fisik.

  1. Pertimbangan Fisiologis
    Pesawat terbang modern umumnya beroperasi pada ketinggian 25.000 – 40,000 kaki. Sistem kabin bertekanan umumnya dapat mengatasi masalah fisiologis yang timbul pada ketinggian tersebut karena tekanan di dalam kabin akan dipertahankan sesuai dengan ketinggian 5.000 – 7.000 kaki.
    Pada ketinggian kabin 6.000 kaki, tekanan udara besarnya adalah 600 mmHg dimana dalam keadaan ini gas dalam rongga-rongga tubuh akan mengembang sesuai hukum Boyle sehingga dapat menimbulkan kesulitan tertentu pada tubuh. Gangguan yang timbul biasanya mengenai sinus-sinus dan ruang telinga tengah terutama bila banyak lendir di dalam saluran yang akan menghambat terjadinya penyesuaian tekanan udara.
    Faktor kedua yang lebih penting ialah penurunan tekanan udara (juga tekanan partsiel oksigen) yang akan menyebabkan hipoksia (penurunan kejenihan oksi Hb sebesar 3 %). Pada penumpang yang sehat keadaan tersebut tidak mengganggu, tapi pada penderita penyakit jantung (cardiac failure, myocardial ischaemia), anemia berat, penyakit paru-paru, gangguan sirkulasi darah diotak dan lain-lain, reaksi terhadap hipoksia akan lebih berat. 
  2. Pertimbangan Fisik
    Ruangan yang tersedia dipesawat sangat terbatas, sehingga sulit bagi penumpang sakit yang memerlukan kondisi lebih longgar seperti kaki yang digips, lutut yang tidak dapat ditekuk dan sebagainya. Tempat yang sedikit lebih longgar ada di paling depan dan di dekat emergency exit. Tempat di depan biasanya disediakan bagi ibu hamil atau ibu yang membawa bayi dan dalam peraturan keselamatan penerbangan melarang menempatkan orang sakit di dekat emergency exit.
    Kursi roda dapat disediakan asal ada pemberitahuan sebelumnya. Penumpang yang sakit berat dan tidak dapat duduk diangkut menggunakan stretcher yang memerlukan 9 tempat duduk untuk pemasangannya dan memerlukan tenaga kesehatan (dokter atau perawat) yang berpengalaman untuk mendampingi, karena awak kabin memperoleh pelatihan dalam pertolongan pertama dan tidak dilatih untuk memberikan perawatan dan pengobatan orang sakit.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam salah satu tupoksinya memberikan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerjanya termasuk pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya. Pengangkutan orang sakit di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya dapat terlihat dari jumlah Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT) yang diterbitkan yaitu 1.708 SKLT pada tahun 2014, 1.606 SKLT tahun 2015 dan telah menerbitkan 1.097 SKLT hingga November 2016. Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya berada di terminal keberangkatan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya

Layanan penerbitan SKLdi Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Oleh Petugas KKP Palangkaraya