PENGUMUMAN !!! HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NON PNS TAHUN 2020

INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER/WA CENTER KKP KELAS III PALANGKA RAYA : 08115205384

Read More

PENGUMUMAN !!! PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER/WA CENTER KKP KELAS III PALANGKA RAYA : 08115205384

Read More

Perjalanan Menuju WBK KKP Kelas III Palangka Raya

Oleh : Solihin, SKM, MPH (sol_bppn@yahoo.co.id)

Surat Dirjen P2P Nomor PS.08.02/I/3428/2017 tertanggal 29 Desember 2017 merupakan awal dari perjalanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di KKP Palangka Raya. KKP Palangka Raya termasuk dari 22 UPT dibawah Dirjen P2P yang diusulkan menuju WBK di Tahun 2018.

Untuk mempersiapkan diri maka KKP Palangka Raya meminta untuk dibina dan dipersiapkan. Pada  tanggal 8 – 9 Februari 2018 dilaksanakan kegiatan pendampingan tahapan persiapan sebelum dilakukan assessment penilaian WBK, dengan narasumber : Ibu Hilwati, SKM, M.Kes dan Bapak Firman Septiadi, SKM, MAP dari Bagian Hukormas Dirjen P2P.

Foto 1. Pendampingan tahapan persiapan assessment penilaian WBK 8 – 9 Februari 2018

Dari pendampingan ini dibentuklah tim kerja pokja dalam rangka menuju WBK, dibentuklah penetapan personalia TIM Pembangunan  Zona Integritas (ZI WBK/WBBM) dan Pokjadengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor HK.02.03/LI.1/350/2018 tertanggal 28 Februari 2018, dengan diketuai oleh Soni Purwanto, SKM, M.Epid dan sekretaris Radian Nur, S.Sos. Tim pokja ada 6 tim dengan susunan sebagai berikut:

 

Untuk mendapatkan predikat WBK maka KKP Palangka Raya harus memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Foto 2. Persiapan pembentukan Tim pembangunan ZI WBK/WBBM KKP Palangka Raya

Setelah terbentuk TIM ZI maka dilakukan sosialisasi WBK dan self assessment bersama tim Itjen Kemenkes RI dengan pokja-pokja tim ZI WBK, acara ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 7 Maret 2018.

Pada tahap pre-assesment dilaksanakan pada 22-24 Mei 2018 dilakukan penilaian lembar kerja evaluasi zona integritas menuju WBKWBBM. Pre-assesment ini menghasilkan beberapa nilai yang harus ditindaklanjuti untukdiperbaiki.

 

 Foto 3. Tahap Sosialisasi WBK dan self assessment oleh tim Itjen.

Setelah dilakukan pre-assesment maka tim pokja ZI WBK terus memperlengkapi diri dan bekerja sama untuk  menindaklanjuti hasil evaluasi. Pada tanggal 29 – 30 Agustus 2018 dilaksanakan pembinaan dan pendampingan WBK oleh tim investigasi Itjen Kemenkes 2018.

 Foto 4. Tahap pre-assesment bersama tim Itjen Kemenkes RI

Bentuk  komitmen bersama menuju WBK dibuatlah sebuah jingle WBK yang selalu dinyanyikan oleh tim di setiap kesempatan acara menuju WBK. Seperti pada acara sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan pada 13 September 2018. Lagu dinyanyikan dengan penuh semangat oleh seluruh pegawai KKP Palangka Raya.

 Foto 5. Pembinaan dan pendampingan dari Tim investigasi Itjen Kemenkes RI

Acara sosialisasi pelayanan publik ini dilaksanakan bersama penandatanganan pakta integritas dan pemasangan pin WBK. Acara mengundang Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah, acara mengundang Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah sebagai narasumber dan disaksikan oleh unit utama Dirjen P2P.

 

Foto 6. Pemasangan Pin WBK

Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam WBK, dengan menyediakan informasi dan keterbukaan kepada publik melalui tersedia layanan pengaduan secara langsung maupun dengan cara  online melalui website. Penilaian satker WBK dilakukan pada tanggal 19 – 22 September 2018 oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Kementerian Kesehatan selain di Kantor Induk Jalan Adonis Samad penilaian dilakukan juga di wilayah kerja da pelayanan Bandara Cilik Riwut. 

 Foto 7. Tim Penilai Internal (TPI) 19 – 22 September 2018 di KKP Palangka Raya

Foto 8. Tanda Penghargaan WBK dari Kemenkes Tahun 2018

Pada tanggal 5 November 2018 dikeluarkan tanda penghargaan WBK dari Kementerian Kesehatan berdasarkan  Keputusan Menteri Kesehatan nomor KP.04.04/Menkes/628/2018. Penyerahan tanda penghargaan WBK dilaksanakan pada hari Senin, 12 November 2018 pada upacara peringatan hari kesehatan nasiona (HKN)l ke 54 di halaman kantor Kemenkes Jalan H. Rasuna Said Kuningan Jakarta. Diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Ibu Nila Farid Moeloek kepada kepala kantor KKP Kelas III Palangka Raya.

 

Foto 9. Bersama Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantono, M.Kes pada peringatan HKN ke 54 di Kantor Kemenkes

 

Foto 10. Penyerahan Tanda Penghargaan WBK kepada Satuan kerja Kemenkes oleh Ibu Menteri Nila Farid Moeloek di halaman Kantor Kemenkes pada peringatan HKN

 Ke 54

Dengan memegang prinsip DIHATI (Disiplin, Integritas, Humanis, Akuntabel, Teladan, Ikhlas)  harapan KKP Kelas III Palangka Raya, momentum penghargaan WBK ini bukan tujuan akhir melainkan menjadi pemberi semangat. Pendorong untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik.

Read More

Ketika Jemaah Umroh Sakit Pasca Kedatangan

Oleh : Eman Prasetyo, SKM, M.Kes

Kita lihat fenomena yang ada dimasyarakat islam khususnya di Indonesia bahwa ibadah umroh sekarang menjadi semacam trend bagi semua kalangan baik para pejabat, artis, pengusaha, masyarakat dengan status ekonomi menengah keatas ataupun masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah. Akibat hal tersebut kita melihat iklan-iklan agen umroh dan haji dengan menawarkan paket perjalanan ibadah umroh baik itu paket 9 hari, paket 12 hari dan paket promo lainnya dengan variasi harga yang berbeda-beda pula serta pembimbing ibadah umroh dengan mengandeng Artis, Dai atau Ustad ustad terkenal.

Pada kesempatan ini penulis tidak mengupas kegiatan dari sisi ibadah umroh selama di Arab Saudi ataupun strategi marketing para agen umroh untuk menarik peminat pelaku perjalanan ibadah umroh karena hal tersebut bukan kapasitas kami, penulis hanya mengupas dari salah satu sisi perjalanan umroh yaitu dari sisi kesehatan.

Data di Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya menyebutkan kisaran jumlah jemaah umroh yang melakukan vaksinasi meningitis pada tahun 2018 sekitar  3.000 orang, artinya bahwa jumlah peminat umat islam melakukan perjalanan umroh dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan jumlahnya juga lumayan besar untuk ukuran penduduk di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya.

Perbedaan perjalanan umroh dan Haji (Tinjauan kesehatan)

Pertama, Perjalanan ibadah umroh dan Ibadah haji sangatlah berbeda salah satunya dari sisi kesehatan. Dalam ibadah haji sangat ketat sekali pemeriksaaan kesehatan sebelum berangkat ke Arab Saudi karena harus melalui 3 (tiga) tahap pemeriksaan yaitu Pemeriksaan kesatu dan kedua di Dinas Kesehatan serta pemeriksaan akhir atau pemeriksaan ketiga di asrama haji. Dalam jemaah umroh hanya sekali saja mereka melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat mereka mau melakukan vaksinasi meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan.  Kedua, jemaah umroh jarang sekali dalam satu rombongan ada tim medis atau tim kesehatan hal ini berbeda dengan jemaah haji per kloter pasti didampingi oleh 1 dokter dan 2 perawat untuk memantau kesehatan jemaah haji.

Dari sisi kesehatan karena jemaah umroh dan haji sama-sama pergi ke Arab Saudi dan disana meskipun sudah menurun kasus Mers CoV akan tetapi masih ada kasus tersebut. Berdasarkan  publikasi pada website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018 disebutkan bahwa Kementerian Arab Saudi telah merilis laporan baru yang menyebutkan 4 orang terinfeksi Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS – CoV) di Arab Saudi. Maka semua orang yang pernah melakukan perjalanan ke Arab Saudi beresiko untuk tertular virus MERS CoV yang sangat mematikan.

Laporan Singkat Kronologis Jemaah Umroh Datang Sakit

Baru baru ini tim KKP palangkaraya mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan Kapuas tepatnya pada akhir bulan November 2018 didapatkan salah satu jemaah umroh dari Kabupaten Kapuas di rawat di RS Kapuas dengan gejala yang mirip dengan kasus MERS CoV. Tanpa menyebutkan identitas dan jenis kelaminnya penulis disini bermaksut untuk menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar kedepannya lebih baik lagi.

Cerita singkatnya ada jemaah umroh setelah pulang dari Arab Saudi dan pulang ke Kapuas mengalami gejala, batuk, panas dan sesak nafas akhirnya masuk ke UGD Rumah Sakit yang ada di Kapuas dan akhirnya tim kesehatan gabungan turun untuk melakukan Penyelidikan Epidemiologi, baik itu dari Dinkes Kapuas, BBTKL Banjarbaru, dan KKP Palangkaraya. Singkat cerita jemaah umroh dari Kabupaten Kapuas berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Syamsudin Nor Banjarmasin melalui agen umroh Banjarmasin dan setelah melakukan ibadah umroh di Madinah sempat sakit dengan gejala badan terasa kurang fit dan sesak nafas akan tetapi setelah dilaporkan ke ketua rombongan Jemaah tersebut tidak mendapatkan pengobatan. Pada saat di Mekkah dalam melaksanakan ibadah Jemaah tersebut dibantu orang lain dan pada saat pulang akhirnya beliau harus memakai kursi roda. Setibanya di Kapuas tidak berselang 24 jam harus dimasukkan ke UGD dan mendapatkan perawatan di ruang khusus dan penanganan yang serius oleh tim RS. Alhamdulilah setelah dirawat beberapa hari jemaah tersebut bisa pulang dan bukan terkena MERS CoV.

Hikmah dibalik itu semua

Bagi jemaah umroh : Pertama, mulai sekarang pilihlah agen atau biro perjalanan umroh yang kredibel yang khususnya melayani ibadah juga melayani kesehatan jemaah baik sebelum berangkat, pada saat di arab Saudi dan pada saat pulang. Kedua, Jemaah umroh melakukan vaksinasi meningitis minimal 14 hari sebelum berangkat karena setelah dilakukan wawancara jemaah tersebut hanya berkisar 3 hari divaksin sebelum berangkat.

Bagi Agen umroh : Mohon disamping membimbing dari sisi ibadah keagamaan dan dokumen perjalanan agar agen juga memperhatikan kesehatan jemaah umroh, akan lebih baik lagi jika dapat menyediakan tim medis selama di Arab Saudi serta berkoordiansi dengan Dinas Kesehatan atau KKP setempat.

Bagi Instansi Kesehatan : Kerjasama dan koordinasi dalam rangka detect, prevent dan respon terhadap bahaya ancaman penyakit dari luar negeri tetap diperhatikan dan tim gerak cepat tanggap terhadap isu kesehatan khususnya bagi pelaku perjalanan ke luar negeri. Kerjasama itu mulai dari Puskesmas, RS, Dinkes Kota/Kabupaten, Dinkes Provinsi, KKP dan BBTKL.

Semoga bumi Kalimantan Tengah terhindar dari penyakit-penyakit menular yang berpotensi menyebabkan kedaruratan masyarakat secara luas. Aamiin

Read More

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Oleh: M. Ramdhani

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 113/PMK.05/2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Perjalanan dinas dalam negeri (selanjutnya disebut Perjadin) telah diatur mengenai ruang lingkup, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.

Berikut rangkuman PMK tersebut yang difokuskan pada Perjadin Jabatan bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Definisi
Agar pemahaman terhadap beberapa istilah tidak berbeda, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut:
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjadin) adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain
3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjadin yang diatur dalam PMK ini Ada 2 (dua) jenis yaitu Perjadin jabatan dan Perjadin Pindah namun pada artikel ini difokuskan pada Perjadin Jabatan saja

Pelaksanaan Perjadin Jabatan
Perjadin Jabatan dilakukan dalam bertujuan untuk:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
3. Pengumandahan (Detasering)
4. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan
5. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
6. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
7. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
8. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
10. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas
11. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman

Perjadin Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana perjadin yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
1. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan
2. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja
3. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II
5. Pejabat lain yang didelegasikan oleh Pejabat Berwenang

Surat Tugas harus sedikitnya mencantumkan hal-hal berikut:
1. Pemberi tugas
2. Pelaksana tugas
3. Waktu pelaksanaan tugas
4. Tempat pelaksanaan tugas

Perjadin Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. Uang harian yang terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku
2. Biaya transport yang terdiri atas biaya dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
3. Biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya
4. Uang representasi yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas
5. Sewa kendaraan dalam Kota yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
6. Biaya menjemput/mengantar jenazah yang meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Ketentuan lain dalam Perjadin Jabatan:
1. Lamanya Perjadin Jabatan adalah sesuai dengan Surat Tugas yang telah diterbitkan.
2. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota
3. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas
4. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam tujuan Perjadin Jabatan point 5 sampai dengan huruf 11.

Perjadin Jabatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga
3. Efisiensi penggunaan belanja negara
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Perjadin Jabatan
Perjadin Jabatan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu Perjadin yang melewati batas kota dan Perjadin yang dilaksanakan didalam kota. Untuk Perjadin Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran Perjadin Jabatan adalah:
1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan
2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
3. Jika dibayarkan dengan mekanisme LS, Pembayaran biaya Perjadin Jabatan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan
4. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya
d. Daftar Pengeluaran Riil
e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya

PENTING:
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan

Read More